KETIKA Menteri Negara Bidang EKUIN merangkap Ketua Bappenas Widjojo Nitisastro melantiknya sebagai penasihat Bappenas pada 1974, ahli komunikasi Astrid Susanto mendapat tugas meluaskan layanan televisi. Dia pun memberikan laporan pendek yang mencakup perlunya keseimbangan persyaratan teknis dan pertimbangan politis terkait persatuan nasional dan keamanan.
Astrid mengembangkan rencana sabuk transmisi di seluruh Indonesia demi kepentingan militer dan budaya untuk menandingi luberan siaran asing di daerah-daerah perbatasan. Selain transmisi, dia mengajukan program distribusi ribuan pesawat televisi ke desa-desa. Dia mendapatkan ide itu dari pengalaman selama pendudukan Jepang yang “memiliki radio di mana-mana”. Dia juga mendasarkan alasan isu kaya dan miskin.
“Untuk menghindari tuduhan bahwa pemerintah hanya memperhatikan yang kaya dan berpendidikan (dengan Palapa), Menteri Widjojo menyetujui saran saya untuk mendistribusikan pesawat televisi,” ujar Astrid, dikutip Philip Kitley dalam
Konstruksi Budaya Bangsa Di Layar Kaca
.
Program itu mulai berjalan pada 1976. Peluncuran satelit Palapa, yang peresmiannya dilakukan Presiden Soeharto pada 17 Agustus 1976, menjadi tonggaknya.
Sehari sebelumnya, di depan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Soeharto mengatakan pemerintah sudah menempatkan 608 televisi umum di beberapa kecamatan di sembilan provinsi. Rencananya, sebanyak 3.000 pesawat televisi akan disebarkan lagi. “Karena pembangunan berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak, maka usaha penerangan diarahkan kepada menggairahkan rakyat yang tinggal di pedesaan yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia,” ujar Soeharto.
Sambut Asian Games
Usulan membangun televisi sudah disampaikan Departemen Penerangan pada 1953 karena desakan perusahaan-perusahaan Amerika, Inggris, Jerman, dan Jepang yang berlomba memasarkan perangkat keras. Amerika bahkan sudah memamerkannya di Jakarta Trade Fair pada akhir 1955, yang menarik perhatian dan mempesonakan banyak orang.
Maladi, kala itu kiper sekaligus penyiar
RRI
, pernah melontarkan kepada Presiden Sukarno tentang keuntungan politis menjelang pemilu 1955. Karena terlalu mahal, pembuatan televisi ditunda. Pada 1959, ketika dia menjabat menteri penerangan, dia kembali mendesak. Kali ini argumennya cukup meyakinkan: Asian Games, pentas olahraga terbesar se-Asia, dihelat di Jakarta tahun 1962. Sukarno akhirnya memberi restu.
Maladi bergerak cepat. Dia membentuk Panitia Persiapan Televisi (P2TV) pada 25 Juli 1961, yang memastikan stasiun televisi ini menyiarkan acara-acara Asian Games IV minimal satu even per hari. Dalam himpitan waktu, pembangunan sarana dan prasarana dikebut. Dia juga memesan 10.000 unit pesawat televisi kepada Thayeb Mohammad Gobel, pengusaha radio transistor merek Tjawang.
Sebuah siaran ujicoba dilakukan dengan menyiarkan upacara peringatan HUT kemerdekaan Indonesia ke-17 di halaman Istana Merdeka. Berhasil. Indonesia menjadi negara keempat di Asia yang memiliki media televisi setelah Jepang, Filipina, dan Thailand. Dan sesuai rencana,
TVRI
akhirnya menyiarkan perhelatan Asian Games sejak 24 Agustus sampai 4 September 1962.
Pada 20 Oktober 1963, Presiden Sukarno mengeluarkan Keppres No 215/1963 tentang pembentukan Yayasan
TVRI
, sebagai pengelola tunggal pertelevisian di Indonesia. Keppres itu juga menyebutkan, “keberadaan
TVRI
ditujukan sebagai alat hubung masyarakat dalam melaksanakan pembangunan mental, khususnya manusia sosialis Indonesia.”
Sejak itu
TVRI
menjadi alat komunikasi pemerintah. Namun, Sukarno tak bisa memanfaatkannya lebih lama. Dia jatuh dari kekuasaan akibat Peristiwa 1965.