Demikian dikatakan Pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret (UNS), Lukman Hakim kepada Jawa Pos Radar Solo, Kamis (10/10). ”Kalau eks Karesidenan Surakarta jadi provinsi, ini berat bagi Jawa Tengah. Pasti tidak rela melepaskan. Jateng akan rugi. Sebab, eks Karesidenan Surakarta ini tulang punggungnya Jawa Tengah,” katanya.
Lukman menyebut perputaran uang Bank Indonesia (BI) Solo jauh lebih besar dibandingkan dengan BI Jogjakarta. Padahal, Jogjakarta adalah sebuah provinsi. Sebab, memang salah satu sektor industri, yakni industri tekstil terbesar ada di eks Karesidenan Surakarta.
“Nah, kalau (eks Karesidenan Surakarta) jadi provinsi sendiri, Jawa Tengah bisa lumpuh. Sebab, punya potensi luar biasa. Kalau ingin membentuk provinsi sendiri pasti ada sesuatu. Entah karena kurang diperhatikan oleh pemerintah provinsi. Atau alasan lain,” sambungnya.
Menurutnya, isu Provinsi Solo Raya ini menjadi kontraproduktif. Sebab, Jawa Tengah dan eks Karesidenan Surakarta ini adalah satu kesatuan. Menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, eks Karesidenan Surakarta menguatkan Jawa Tengah dari berbagai sektor. Perdagangan, industri, dan pertanian.
“Sebenarnya kalau benar menjadi provinsi tersendiri, sudah siap. Sudah settle. Tapi pasti Jawa Tengah yang tidak rela. Sebab, problem koordinasi di Indonesia itu ada di ego sektoral, ego daerah masing-masing,” imbuhnya.
Soal pendapatan asli daerah (PAD), selama ini Jawa Tengah bergantung dari pajak kendaraan. Sementara jika eks Karesidenan Surakarta menjadi provinsi, Lukman menyebut PAD terbesar akan disumbang dari sektor industri. Meski di sektor lainnya juga kuat.
“Wilayah (eks Karesidenan Surakarta) ini komplet. Solo dari sektor perdagangan. Sukoharjo, Klaten dan Boyolali dari sektor industri. Wonogiri dan Karanganyar dari sektor pertanian, Sragen juga. Secara ekonomi sebenarnya sudah siap,” tegasnya.
Namun, Lukman memprediksi Provinsi Solo Raya ini hanya akan menjadi wacana kembali seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Sebab, Jawa Tengah tidak mungkin akan melepaskan begitu saja. Meski secara undang-undang hal itu diperbolehkan.
(aya/bun)
(rs/aya/per/JPR)